JEJAK KASUS||Langkah yang diambil oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Pak Krisantus Kurniawan, untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) merupakan keputusan yang sangat tepat, berani, dan berpihak pada rakyat kecil.
Saat ini, kondisi di lapangan memang sudah sangat memperhatinkan. Banyak perusahaan sawit pemilik PKS yang diduga kuat melakukan praktik manipulasi dan permainan harga TBS (Tandan Buah Segar) secara sepihak. Praktik ini secara nyata telah menempatkan petani—baik petani mandiri maupun petani plasma—sebagai korban utama di posisi yang paling lemah.
Berikut adalah deskripsi mengapa langkah ketegasan Wakil Gubernur ini sangat mendesak dan tepat sasaran.
Langkah sidak Wagub Kalbar ini adalah angin segar bagi keadilan ekonomi di sektor perkebunan. Ini bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan perlindungan hak hidup ribuan kepala keluarga petani di Kalbar yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah namun hak-haknya kerap dikebiri oleh permainan harga PKS.
Langkah ini harus didukung penuh, dan hasil sidaknya wajib ditindaklanjuti dengan sanksi administratif yang tegas—mulai dari denda hingga pencabutan izin—agar memberikan efek jera yang permanen bagi PKS yang nakal.
Selama ini, PKS sering kali menggunakan alasan-alasan klasik yang subjektif untuk menekan harga beli TBS, macam-macam alasan mengklaim kualitas buah dari petani rendah. Pernyataan itu sifat nya sepihak tanpa standar uji yang transparan. Melakukan pemotongan yang terlalu tinggi dan tidak masuk akal.
Dan yang lebih menyedihkan memanfaatkan antrean truk yang panjang untuk memaksa petani menyerah pada harga murah daripada buahnya membusuk.
Sidak langsung wagub ini akan memotong ruang gerak manipulasi tersebut. Kehadiran pemerintah di lokasi secara mendadak mencegah perusahaan melakukan manipulasi data atau "bersiap-siap" menyembunyikan pelanggaran operasional mereka.
Petani mandiri adalah kelompok yang paling menderita akibat permainan harga ini. Karena tidak memiliki ikatan kemitraan formal dengan pabrik, mereka sering dipaksa menjual buah ke loading ramp atau tengkulak dengan harga jauh di bawah ketetapan Dinas Perkebunan. Dengan adanya sidak yang memfokuskan perhatian pada jalur penerimaan petani mandiri, Pemprov Kalbar sedang menegaskan bahwa hukum dan regulasi harga berlaku untuk seluruh hasil keringat petani, tanpa terkecuali.
Tim red
